Siberriau-PEKANBARU- Miris, dana pacu jalur setiap tahunnya selalu minim. Tokoh Kuansing di rantau minta eksekutif dan legislatif di Kuansing buat peraturan daerah (perda) retribusi kepada setiap pabrik kelapa sawit (PKS).

Pendapat tersebut disampaikan Yuzalmi, anggota Forum IKKS IWAKUSI INDONESIA, yang berdomisili di Batam, dalam diskusi online/zoom Jumat (18/7/2025) malam. Diskusi ini diselenggarakan setiap dua minggu sekali oleh Forum Diskusi Keluarga Kuantan Singingi (FDKKS) Indonesia.

"Kabupaten Kuantan Singingi memiliki  kebun sawit seluas sekitar 240.000 hektare, tetapi Pemkab selalu mengatakan belum ada uang untuk membangun kelengkapan sarana Pacu Jalur dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Even Tahunan Pacu Jalur," cerca Yuzalmi. 

Padahal sebenarnya menurut Yuzalmi, eksekutif bersama legislatif bisa membuat perda retribusi kepada setiap PKS dari setiap kilogram sawit yang diproduksinya dan retribusi ini tentu bisa menjadi pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk berbagai pembangunan di Kuansing.

Salah satunya bisa dipakai untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan even pacu jalur tersebut. Perda retribusi ini terbuka peluang karena ada payung hukumnya dalam Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKDP)  (UU no 1 tahun 2022) pasal 88. 

Di samping itu, yang menjadi pertanyaannya sekarang mengapa Pemkab Kuansing sampai sekarang belum pernah membuat perda tentang retribusi tersebut.

Pemkab juga dinilainya belum pernah maksimal meminta  masyarakat petani sawit untuk membuat kelembagaan (Koperasi atau kelompok tani) sehingga bisa bermitra langsung dengan pabrik kelapa sawit yang ada di Kuansing. 

"Bila ada Kemitraan ini tentu selisih harga peron, ram dan pengumpul dengan harga PKS dapat dinikmati langsung oleh petani. Selisih harga antara PKS dengan peron/ram dan sejenis  cukup besar  selama ini, yaitu sekitar Rp350 s/d Rp450 perkilogram itu bisa menjadi tambahan penghasilan petani sawit itu sendiri," bebernya lagi.
 
"Kita mendorong agar kreativitas dan inovasi pemda Kuansing perlu ditingkatkan terutama dalam menggali berbagai potensi pendapatan daerah. Kegelisahan masyarakat kuansing terhadap minimnya APBD tentu akan terjawab bila pemda melakukan upaya maksimal menggali pendapatan daerahnya," katanya lagi. (Noprio Sandi/zoom meeting).