APBD Riau 2026 Proses Evaluasi di Kemendagri
PEKANBARU, Siberriau- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2026 telah disahkan sebesar 8,321 triliun rupiah pada Sabtu (29/11/2025) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.
Tiga hari setelah pengesahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan usulan draf APBD Riau 2026 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.
"APBD Riau 2026 tiga hari setelah pengesahan sudah kita sampaikan dan sudah diterima oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, Minggu (7/12/2025), dikutip dari mediacenter.riau.go.id.
Syahrial mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu jadwal evaluasi APBD Riau 2026 oleh Kemendagri. Sesuai aturan biasanya 14 hari kerja terhitung sejak usulan disampaikan sudah dievaluasi.
"Sekarang kita menunggu jadwal evaluasi. Biasanya paling lama 14 hari kerja setelah diusulkan kita terima jadwal evaluasi," sebutnya.
Lebih lanjut Syahrial mengatakan jika telah dilakukan evaluasi, maka tahapan berikut pengesahan. Setelah itu, baru pihaknya bisa menjalankan APBD Riau 2026.
"Misalnya untuk kegiatan yang membutuhkan lelang dini, dan yang sifatnya kontinu seperti makan minum di rumah sakit dan sekolah bording supaya gak ada kendala di bulan Januari. Karena bulan Januari itu harus jalan," tandasnya. (Mediacenter Riau/asn).
Sumber
https://mediacenter.riau.go.id/read/94420/apbd-riau-2026-proses-evaluasi-di-kemendagri.html
- Polsek Kunto Darussalam Rohul Cek Perkembangan Jagung
- STAI Ar-Ridho Gelar Sempro dan Sidang Skripsi
- Polres Rohul Bongkar Jaringan Narkoba di Bonai dan Kunto
- Bupati Siak Sebut Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
- Pemkab Rohul Gelar Rapat Teknis Pemulangan Jemaah Haji 1447 H/2026 M
- Polsek Tandun Salurkan Bantuan Sosial melalui Program JALUR di Desa Puo Raya
- Ketua Bawaslu Kampar Minta Peserta Jadi Kader Pengawas Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2029

